nusakini.com - Jakarta - Hasil survei Indikator yang menyebutkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin 54,9 persen dan Prabowo-Sandiaga Uno 34,8 persen,Selasa (8/1/2019). Adapun Survei Indikator dilakukan pada 6-16 Desember 2018 dan melibatkan 1.220 responden dengan multistage random sampling di seluruh Indonesia. Metode survei yang digunakan yakni dengan wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Adapun margin of error rata-rata sebesar plus minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Hari ini, salah satu lembaga survei kembali merilis hasil surveinya. Lembaga Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research menunjukkan elektabilitas Joko Widodo tetap mengungguli Prabowo Subianto di tengah isu politisasi agama.

• Jokowi dan Ma’ruf Amin Tak Diundang di Rakernas PDIP yang Bakal Digelar, Ini Alasannya
• Menhan Prabowo Berikan Bantuan Bencana Alam di Sumatera Barat
• Plt. Sekjen Kemhan Menyematkan Brevet Kehormatan Kelaikan Pertahanan Kepada Pejabat BPK RI
• Menhan Prabowo Temui PM Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani
• Menhan Prabowo Temui Emir Qatar, Bahas Peningkatan Hubungan Pertahanan

"Temuan lembaga survei indEX Research menunjukkan bahwa elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap jauh mengungguli pasangan Prabowo-Sandi," kata Direktur Eksekutif indEX Research Vivin Sri Wahyuni dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Survei indEX Research dilakukan pada 17-28 Desember 2018, dengan jumlah responden 1.200 orang. Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error plus minus 2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Vivin mengatakan elektabilitas Jokowi-Amin mencapai 55,6%, terpaut 20% dibanding Prabowo-Sandi yang meraih 32,3%. Sementara sisanya sebanyak 12,1% tidak tahu atau tidak menjawab.

Menurut Vivin, jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada periode November 2018, elektabilitas kedua pasangan cenderung tidak berubah signifikan.

Vivin juga menyinggung tentang gelombang politik identitas bernuansa agama terus menjadi komoditas oleh elite-elite politik.  Setelah memuncak pada Pilkada DKI Jakarta lalu, politisasi agama dipandang masih mewarnai wacana publik jelang pemilu serentak pada April mendatang.

"Perdebatan tentang hubungan agama dan negara sudah setua umur republik, sudah saatnya wacana tersebut dikelola dengan baik setelah dinamika pascareformasi silam," pungkasnya. (s/ma)